OLENAS.ID – Bali mengalami kekeringan, status siaga darurat pun ditetapkan hingga 14 hari mendatang. Dampak iklim ekstrem di Bali pada Juli – Oktober 2023 mengakibatkan 113 banjar alami krisis air bersih.
“Selain krisis air bersih, Bali juga mengalami 10 kasus kebahkaran hutan atau lahan (kahutla),” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra seusai acara kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kantor Gubernur Bali, Kamis, 19 Oktober 2023.
Mahendra dalam laporannya menjabarkan dampak iklim ekstrem di Bali periode Juli-Oktober 2023 mengakibatkan 113 banjar mengalami krisis air bersih. Selain itu, Pemprov Bali juga mencatat 10 kasus kebakaran hutan atau lahan (karhutla).
Karhutla tersebut terjadi di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Selain karhutla, serta sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali mengalami kebakaran, yakni TPA Suwung (Denpasar), TPA Mandung (Tabanan), dan TPA Temesi (Gianyar).
“Kami akan mempercepat upaya-upaya pemadaman api yang saat ini sedang terjadi, termasuk juga memberikan bantuan terhadap daerah-daerah dalam kondisi krisis air bersih atau kekeringan,” tambah Mahendra.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan penetapan status siaga darurat bencana seluruhnya akan dikoordinasikan dengan BNPB.
“Tapi kalau seandainya membutuhkan (biaya) saya sudah sampaikan data-datanya jangan sampai begitu ada masalah bencana bingung gimana anggarannya,” jelas Suharyanto.
Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin juga telah menyiapkan surat kelengkapan alat untuk penanganan kedaruratan kekeringan dan permohonan penerapan teknologi modifkasi cuaca (TMC) di Bali.
“Jika kami melihat data yang dikeluarkan oleh BMKG Wilayah III Denpasar, ada sekiranya tiga kecamatan yang HTP (hari tanpa hujan) sudah lebih dari 94 hari,” ungkap Rentin. ***
