OLENAS.ID- Meningkatnya kasus gangguan pernafasan seperti pneumonia (infeksi paru), Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), asma, tuberculosis, kanker paru, dan Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), bisa muncuk sebagai dampak dari buruknya kualitas udara yang dihirup.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunaddi Sadikin, usai megikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang peningkatan kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Akibat dari penyakit tersebut, Menkes menyebut, BPJS menanggung klaim sebesar Rp10 triliun di 2022 dan akan menunjukkan peningkatan di 2023 ini. “Ini beban BJS-nya tahu lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik,” ujar Menteri Budi, dikutip setkab.go.id.
Baca Juga: Tips Wawancara KIP Kuliah 2023: Maksimalkan Kesempatan dan Kurangi Gugup
Berkaitan dengan dampak polusi bagi kesehatan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, memberikan pedoman terhadap lima komponen di udara. Tiga diantaranya bersifat gas seperti nitrogen, karbon, dan sulfur. Sementara dua komponen lainnya adalah particulate matter, yaitu PM 10 dan PM 2,5.
Menkes Budi menyampaikan, partikulat 2,5 adalah partikel yang berbahaya, karena dapat masuk hingga ke pembuluh alveoli di paru.
“Jadi ada guidance dari WHO mengenai standar-standar polusi udara yang harus dipenuhi, untuk menjaga level kesehatan. Dan arahan Bapak Presiden, coba ini dibicarakan dulu dengan Menteri KLHK dan nanti Menteri KLHK yang akan menentukan standarnya di mana, supaya sama di seluruh industrinya,” tambah Menkes Budi.
Baca Juga: Jenis-Jenis Teh yang Populer di Indonesia Ini Harus Anda Ketahui
Menkes menyebut, untuk memantau kualitas udara, telah melengkapi puskesmas di Jabodetabek dengan alat monitoring. Pemantauan sampai untuk mendeteksi PM 2,5 secara real time. “Kita di puskesmas ada alat-alat monitoring yang kita bagi sebagai sanitarian kit. Biasanya dikasih di seluruh puskesmas,” jelasnya.
Namun peralatan yang ada di Puskesmas lebih kepada indoor measurement. Dan jika dipakai di outdoor, tidak bisa secara terus-menerus. “Seperti yang disampaikan Ibu Menteri KLHK. Untuk mengetahui komponen-komponen kesehatan udara, tanah, dan air,” Jelas Budi.
Untuk menurunkan resiko dan dampak buruk kesehatan dari polusi udara, Kementerian Kesehatan akan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya polusi udara bagi kesehatan. Kemenkes juga akan mendorong penggunaan masker, sebagai upaya pencegahan jika polusi udara melebihi standar yang sudah diterapkan.
Baca Juga: Penyakit Akibat Gangguan Pernafasan Dipicu Polusi Udara Bebani BPJS Sebesar Rp 10 Triliun
Masker KF95 atau KN 95 minimum, menjadi yanh disarankan untuk menghindari partikel polusi masuk ke saluran pernafasan. Edukasi kepada dokter puskesmas dan rumah sakit, di kawasan Jabodetabek, mengenai penanganan penyakit pernapasan juga akan diagendakan. ***
