OLENAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk menyelesaikan proyek pembangunan menara Base Transceiver System (BTS). Pesan itu disampaikan Presiden setelah melantik Budi Arie sebagai Menkominfo menggantikan Johnny Gerard Plate yang tersangkut korupsi BTS.
Korupsi yang diduga dilakukan Johnny G. Plate tidak hanya merugikan negara tetapi juga membuat proyek BTS terbengkalai. Sebuah ironi karena BTS itu menjadikan pembangunan di Tanah Air kian merata.
Namun semua itu gagal mencapai target karena adanya dugaan korupsi yang justru dilakukan oleh pucuk pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca Juga: Aldi Satya Mahendra, Pembalap Asal Bantul Ini Menangi Dua balapan Yamaha R3 bLU cRU di Italia
Jokowi mengatakan dengan tegas bila pembangunan BTS di seluruh daerah, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sangat penting.
Adanya BTS diharapkan bisa memberikan pelayanan akses komunikasi dan digitalisasi kepada masyarakat. Ini yang menjadikan Presiden meminta proyek BTS jangan sampai terbengkalai.
“Pertama-tama, saya ingin di Kementerian Komunikasi dan Informatika agar penyelesaian BTS diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan dan kita hormati. Tetapi penyelesaian BTS juga harus berjalan,” kata Presiden Jokowi setelah Pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
“Jangan sampai sudah peristiwa hukum, BTS terbengkalai. Ini yang saya tidak mau. Tugas beratnya di situ,” kata Jokowi.
Baca Juga: Ternyata, Orang Indonesia Lebih Pilih Belanja di TikTok Shop Ketimbang di Shopee
Selain melanjutkan proyek BTS, Presiden memerintahkan Budi Arie membawa Indonesia agar tidak tertinggal dengan perubahan dunia yang begitu cepat di bidang teknologi dan informatika.
Demi memenuhi tujuan itu, Jokowi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu Budi Arie. Nezar sebelumnya dikenal sebagai wartawan dan kemudian menjadi direksi BUMN.
“Agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, Artificial Intelligence (AI), frekuensi, satelit, semuanya bisa dirampungkan dan dituntaskan. Kita membantu dengan (membentuk) Satgas. Karena waktunya sangat mepet,” kata Jokowi.
Menkominfo Tak Punya Banyak Waktu
Menurut Jokowi, Menkominfo dan wakilnya tidak memiliki banyak waktu melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis.
Mereka dan jajaran Kemenkominfo hanya memiliki waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum masa Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 selesai. Ini yang menjadi pertimbangan Jokowi membentuk Satuan Tugas di bidang komunikasi dan informatika.
Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang diberhentikan pada 19 Mei 2023 karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.
Saat yang bersangkutan diberhentikan, posisi menteri pun kosong yang kemudian diisi Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menkominfo.
Pelantikan Budi Arie berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tertanggal 14 Juli 2023.
Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Selain itu hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Anggota Wantimpres Mardiyono, Anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Budi Arie Setiadi merupakan Ketua umum Relawan Pro Jokowi (Projo) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
Budi Arie juga pernah menjabat sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI Perjuangan DKI Jakarta selama lima tahun pada 2005. Pria kelahiran 20 April 1969 itu juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Budi Arie adalah relawan pendukung Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Projo didirikan pada 2013 dan disebut-sebut sebagai organisasi masyarakat pendukung Jokowi.***
