OLENAS.ID – Johnny G. Plate harus lengser dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) karena tersandung korupsi. Lalu, siapa penggantinya masih menjadi teka-teki. Senin, 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo akan melantik sejumlah anggota kabinet, salah satunya Menkominfo.
Menteri Kominfo sempat lowong karena Johnny G. Plate menjadi tersangka korupsi BTS. Namun Presiden segera menetapkan Menkominfo baru untuk menggantikan Johnny G. Plate dari Partai Nasdem itu.
Belum diketahui siapa yang akan dilantik. Namun dari sejumlah informasi yang dihimpun, Presiden Jokowi akan melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo.
Baca Juga: Sigra Jadi Mobil Daihatsu Terlaris di Semester Pertama 2023
Saat ini, Budi Arie Setiadi tercatat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT). Dirinya juga masih aktif sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo).
“Besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin di Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023.
“Tetapi untuk jabatan apa dan siapa yang dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara,” ujar dia lagi.
Selain Budi Arie, Presiden akan melantik Profesor Paiman Raharjo sebagai Wamendes PDTT. Paiman sendiri tercatat sebagai Rektor Universitas Moestopo.
Baca Juga: Bungkam Satria Muda 2-0, Pelita Jaya ke Final IBL 2023
Selanjutnya ada Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Rosan Roeslani yang sebelumnya menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.
Menanggapi kabar pelantikannya, Budi Arie hanya mengatakan menunggu pengumuman Presiden Jokowi. Pasalnya penetapan menteri merupakan hak sepenuhnya Presiden.
“Kami menunggu pengumuman dari Presiden karena itu hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie.
Budi Arie pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta selama 5 tahun pada tahun 2005. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Budi Arie juga menjadi sukarelawan pendukung Jokowi atau disingkat Projo saat pemilihan Presiden baik pada 2014 maupun 2019.
Projo didirikan pada tahun 2013 dan disebut-sebut sebagai organisasi masyarakat pendukung Jokowi.
Organisasi itu berhasil bertansformasi dari organisasi sukarelawan menjadi organisasi masyarakat yang mendapat status resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.***
