OLENAS.ID – Pemerintah Kanada segera mengesahkan undang-undang berita online (Bill C-18).
UU yang tengah digodok segera disahkan ini dinilai akan membuat Facebook dan Google membayar kepada penerbit berita untuk sejumlah konten berita yang terbit di platform. Oleh karena itu, Meta-induk dari Facebook saat ini tengah bernegosiasi ulang terkait dengan rencana pengesahan Bill C-18.
Reuters, Jumat, 23 Juni 2023 mengungkapkan saat ini rancangan undang-undang tersebut telah disetujui oleh majelis tinggi Senat pada Kamis 22 Juni 2023 pagi. Rancangan undang-undang itu akan jadi undang-undang setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur jenderal.
RUU Bill C-18 telah diajukan setelah ada keluhan dari industri media di Kanada. Mereka menginginkan peraturan yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi. Tujuannya, agar mencegah mereka menyingkirkan bisnis berita dari pasar periklanan online.
Menteri Warisan Kanada, Pablo Rodriguez mengatakan, pemerintah akan terlibat dalam proses pengaturan dan implementasi setelah undang-undang disahkan dan diberlakukan. Sebagai tahap awal, kementerian warisan telah mengadakan pertemuan dengan Facebook dan Google minggu ini.
Presiden Grup Industri Global News Media Alliance Danielle Coffey mengapresiasi langkah parlemen Kanada yang berani menentang Big Tech setelah RUU tersebut disetujui di Senat. “Dan, kami berharap apa yang dilakukan India bisa diikuti Amerika Serikat,” katanya.
Sementara itu, Meta Platforms Inc (META.O) berencana mengambil langkah lebih tegas kepada perusahaan publikasi dengan membatasi akses berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada.
“Ketersediaan berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada akan dihentikan sebelum Undang-Undang Berita Online mulai berlaku,” tulis Meta.
Juru Bicara Facebook mengaku jika undang-undang tersebut, ada aturan untuk memaksa platform seperti Facebook dan Alphabet’s Google menegosiasikan kesepakatan komersial dan membayar penerbit berita untuk konten mereka.
Sebuah langkah yang mirip dengan undang-undang terobosan yang disahkan di Australia pada 2021.
Sementara itu Google mengusulkan agar RUU itu direvisi untuk menampilkan konten berita, bukan tautan. Ini dilakukan sebagai dasar pembayaran dan untuk menentukan bahwa hanya bisnis yang memproduksi berita dan mematuhi standar jurnalistik yang memenuhi syarat.
Pemerintah Federal Kanada sejauh ini menolak saran untuk melakukan perubahan. Awal bulan ini, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan Meta dan Google menggunakan “taktik intimidasi” saat mereka berkampanye menentang undang-undang tersebut. Google dan Facebook juga mengancam akan membatasi layanan mereka di Australia ketika aturan serupa disahkan. ***
