OLENAS.ID – Bupati non aktif Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 6 April 2023 tak hanya mencoreng wajah Meranti tapi juga bikin puyeng para pejabatnya.
Menurut KPK, Adil setidaknya diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi, yaitu memungut setoran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menerima suap dari jasa travel umrah dan menyuap auditor pajak agar Pemkab Meranti mendapatkan status WTP.
Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ternyata sudah digadaikan oleh Adil ke Bank Riau pada 2022 lalu. Nilainya pun tak main-main, Rp 100 miliar. Alasan digadai adalah untuk pembangunan infrasturktur jalan.
Pemkab Meranti sekarang puyeng membayar cicilan bulanan.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar membenarkan Kantor Pemkab Meranti telah digadaikan oleh Adil tersebut, yang nilainya tidak main-main yakni mencapai Rp100 Miliar.
“Aset bangunan yang dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Riau Kepri senilai Rp 100 miliar adalah Mes Dinas PUPR dan Kantor Bupati,” kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Jumat, 14 April 2023.
Menurut Amar yang mantan Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu lantas menjelaskan, dari pinjaman ke bank, baru 59 persen atau Rp 59 miliar yang dicairkan oleh pihak bank.
Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, angsuran utang yang dibayar baru Rp 12 miliar.
Sedangkan cicilan yang harus dibayar oleh Pemkab Kepulauan Meranti Rp 3,4 miliar per bulan.
Akibat aset kantor bupati Meranti yang digadaikan Adil, Pemkab Kepulauan Meranti harus membayar cicilan Rp3,4 miliar per bulan.
” Mau dicari kemana uang sebanyak itu. Kemampuan keuangan kita (Pemkab Meranti) cukup kecil,” kata Asmar.
Menghentikan Pembangunan
Saat ini, kata Asmar, seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh dihentikan.
“Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah,” ungkapnya.
Adapun kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya.
Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui dana pinjaman dari bank sebesar Rp100 miliar. Dari empat kegiatan terdapat dua kegiatan masih belum rampung.
Adapun dua lokasi terdiri dari pembangunan Jalan Tanjung Samak menuju Tanjung Kedabu, dan Jalan Sungai Nyiur menuju Desa Sesap lokasi pembangunan kantor bupati baru.***
