OLENAS.ID – Sikap Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang diduga jadi alasan FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, mulai mendapat kritikan dari warganya sendiri.
Keputusan Koster menolak Tim Nasional (timnas) Israel berlaga di Bali, sebagai salah satu venue, dinilai bukan mewakili aspirasi rakyat Bali.
“Gubernur Koster yang menolak tim sepakbola U-20 Israel bermain di Bali dalam ajang Piala Dunia U-20 merupakan sikap pribadi, bukan atas nama rakyat Bali,” ujar Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara, Gede Suardana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Maret 2023.
Tokoh di Bali dan pengurus organisasi pemuda Hindu itu menjelaskan, keputusan Koster menolak kedatangan Timnas Israel U-20 ke Indonesia tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat Bali secara keseluruhan.
Sebagian besar masyarakat Bali terkejut atas surat penolakan kedatangan Timnas U-20 Israel yang dikirimkan Koster kepada Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu.
Rakyat Bali, malah kecewa lantaran pertandingan Piala Dunia U-20 batal digelar di Tanah Air — yang mana Bali menjadi salah satu lokasinya.
“Tidak ada aspirasi penolakan dari Bali sebelum keputusan itu diambil. Kami tidak merasa terwakili atas penolakannya tersebut. Bali sangat menantikan pertandingan Piala Dunia U-20 di stadion kebanggaan.”
“Sikap gubernur telah menyebabkan FIFA memutuskan membatalkan Piala Dunia U-20 di Bali sebagai balasan atas sikap gubernur. Sangat disayangkan ia telah mengambil langkah grasa-grusu.”
Sikap Koster juga dinilai tidak konsisten terhadap Israel. Sebab di satu sisi, Koster disebut menerima kehadiran delegasi parlemen Israel dalam Forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali pada Maret 2022 lalu.
Namun di sisi lain, Koster justru menolak kehadiran Timnas U-20 Israel di Indonesia.
“Sekarang tiba-tiba menolak tim U-20 Israel. Terlihat tidak ada konsistensi sikap dari gubernur,” kata Suardana.
Koster juga dikritik telah mencampuradukkan urusan politik dengan olahraga sepakbola yang seharusnya membawa pesan damai dan sportivitas.
“Gubernur semestinya berhati-hati mengambil sikap. Sebagai kepala daerah ia semestinya cukup mengikuti sikap pemerintah pusat,” tegas Suardana.***
