OLENAS.ID – Pemerintah Iran akhirnya membubarkan Polisi Moral yang tindakannya memicu protes besar-besaran dalam dua bulan ini. Disebutkan, pembubaran itu karena Polisi Moral tidak berhubungan dengan peradilan.
Polisi moral menjadi perbincangan usai menahan Mahsa Amini beberapa waktu lalu. Beberapa hari kemudian, perempuan itu meninggal di tahanan. Sejak itu muncul protes besar di Iran, menuntut keadilan, transparansi, dan menyuarakan isu-isu kebebasan berekspresi.
Banyak pendemo yang meninggal dunia. Iran pun dikecam negara-negara lain, sampai berimbas di Piala Dunia Qatar.
Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri mengatakan polisi moral dibubarkan karena tidak berhubungan dengan peradilan.
“Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah dihapuskan,” ungkapnya seperti dikutip dari AFP, Minggu (4/12/2022).
Kematian Amini membuat publik Iran bertanya-tanya soal soal akuntabilitas dan impunitas yang dinikmati elite ulama negara itu.
“Akan sulit menemukan rata-rata perempuan Iran atau keluarga biasa yang tak punya kisah interaksi dengan [polisi moral dan pusat pendidikan ulang]. Begitulah kehadiran mereka,” kata peneliti senior Human Right Watch, Tara Sepehri Far, seperti dikutip CNN.
Polisi moralitas adalah komponen dari Pasukan Penegakan Hukum Iran (LEF) yang menegakkan aturan soal ketidaksopanan dan kejahatan sosial. Mereka memiliki akses ke kekuasaan, senjata, dan pusat penahanan sehingga berkuasa.
Polisi moral ini juga memiliki kendali atas “pusat pendidikan ulang” yang baru-baru ini diperkenalkan.
Pusat pendidikan itu bertindak seperti fasilitas penahanan. Warga bisa saja ditahan karena gagal mematuhi aturan soal kesopanan.
Di dalam fasilitas penahanan, para tahanan diberikan kelas tentang Islam dan pentingnya jilbab. Pihak berwenang kemudian akan memaksa mereka menandatangani janji untuk mematuhi peraturan pakaian sebelum bebas.
“Agen dari pusat-pusat ini secara sewenang-wenang menahan perempuan, tak terhitung jumlahnya, dengan dalih tak mematuhi jilbab paksa negara,” kata Ghaemi.
Lebih lanjut, Ghaemi menerangkan perempuan itu diperlakukan seperti penjahat karena pelanggaran mereka.
“(Mereka) difoto dan dipaksa untuk mengikuti kelas tentang cara memakai jilbab yang benar dan moralitas Islam,” ujar Direktur eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia di Iran, Hadi Ghaemi. ***
